Konflik bernuansa rasial di Semarang juga mendapat perhatian dari media. Harian de Locomotief memuat peristiwa itu selama berhari-hari di segmen berita kota dengan judul sama, “Inlanders en Singkeh”. Sementara pemerintah menilai Geger Brondongan sebagai salah satu dampak negatif dari kemunculan Sarekat Islam. Agar SI bisa dikendalikan dan tak membahayakan pemerintah, Residen Semarang Dr. de Voegel dalam laporan tertulisnya kepada Gubernur Jenderal Idenburg, menyatakan akan mengupayakan agar pengurus SI dipegang oleh para pegawai pemerintah.

Geger Brondongan hanyalah satu dari sekian konflik bernuansa rasial yang pernah terjadi di Semarang. Konflik serupa, antara lain meletup pada tahun 1900, 1965 dan 1980. Konflik tahun 1900 dipicu rencana pembangunan kelenteng di kawasan Kampung Melayu. Warga keturunan Arab yang banyak bermukim di tempat itu tegas menolak. Namun konflik akhirnya dapat diselesaikan secara hukum. Pembangunan kelenteng yang kemudian dinamai Kam Hok Bio itu bisa dilanjutkan setelah beroleh jaminan dari Gubernur Jenderal Willem Rooseboom. Sementara Konflik rasial pascaperistiwa 1965 terjadi sebagai imbas dari euforia gerakan antikomunis. Seperti kita tahu, warga keturunan Tionghoa di Indonesia saat itu dituduh berafiliasi politik terhadap PKI. Dalam hal ini kebijakan poros Jakarta-Peking dijadikan alasan pembenar. Maka ketika PKI dihancurkan, mereka pun turut dijadikan sasaran. Namun penelitian tentang peristiwa ini di Semarang belum banyak dilakukan.

Adapun kerusuhan rasial 1980 merupakan buntut peristiwa di Solo. Saat itu massa bagai dikomando, bergerak menjarah, merusak, serta membakar rumah, toko, dan pabrik yang ditengarai milik orang Tionghoa. Massa juga menganiaya warga keturunan yang ditemui di jalan-jalan. Huru-hara tak hanya terjadi di pusat kota seperti Jalan Imam Bonjol, Siliwangi, Mataram, Dr. Cipto, dan Depok, tapi juga sampai pinggiran kota laiknya Mrican dan Kedungmundu. Pecinan dan Kranggan yang menjadi konsentrasi permukiman warga Tionghoa di Semarang sempat menjadi sasaran amuk massa. Namun, sebelum berlanjut, aparat buru-buru mengamankan kawasan itu. Dibanding kota-kota lain, kerusuhan di Semarang merupakan yang terparah. Jam malam diberlakukan selama hampir sepekan. Untuk menghindarkan serangan perusuh, warga membuat tulisan mencolok di depan toko, rumah, dan aset-aset mereka: “Milik pribumi asli”, “Ini toko wong Jowo”, “Milik Haji Fulan”, dan lain-lain.

Kita tak boleh gegabah menilai insiden-insiden di lini masa Semarang itu sebagai konflik antaretnis apalagi konflik agama semata. Jika kita cermati, ketegangan di Kampung Melayu, Geger Brondongan, huru-hara pasca-1965, dan kerusuhan 1980, merupakan letupan-letupan yang tersebab oleh masalah yang lebih kompleks dan saling berjalin. Dalam hal ini residu sejarah yang dirawat oleh pemerintah kolonial turut menanamkan saham. Seperti kita tahu, VOC dan pemerintah Hindia Belanda pada masa kemudian, menciptakan struktur kelas berdasarkan etnis. Secara garis besar, masyarakat Hindia dibagi menjadi tiga, yakni Eropa, timur asing, dan bumiputera. Selain perlakuan berbeda, tiap etnis juga dikondisikan untuk tak saling berbaur. Kebijakan wijkenstelsel, misalnya, memaksa warga Tionghoa tinggal di dalam kawasan pecinan. Sistem kolonial yang berlangsung selama berabad-abad itu tak urung menghasilkan bom waktu. Masyarakat yang dikondisikan hidup eksklusif berdasarkan kelompok etnis amat rentan terhadap masalah. Sentimen dan prasangka yang tumbuh subur di antara mereka tak ubahnya siraman bensin di tumpukan jerami. Sebuah gesekan kecil akan dapat memercikkan api yang dengan cepat berubah menjadi kebakaran besar.

Kita tentu sepakat, peristiwa-peristiwa kelam itu tak boleh terulang. Maka, dari sanalah kita semestinya mengambil pelajaran.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *