Kisah Foto yang Menolak Mooi Indie


IPPHOS Remastered, memuat sekitar 150 foto koleksi lembaga yang resmi dibentuk pada 2 Oktober 1964 tersebut. Itu jumlah yang sangat kecil dibanding keseluruhan koleksi yang mencapai ratusan ribu. Tentu sangat tidak mudah menyeleksi foto sebanyak itu. Dan hemat saya, Yudhi telah melakukan tugasnya dengan baik.

Untuk mempermudah proses seleksi, dia memilih fokus pada karya-karya yang dibuat pada masa revolusi. Pilihan itu tidak hanya efektif, namun juga tepat. Mengapa? Karena memang pada kurun waktu itulah karya Frans Mendur dan kawan-kawan mencapai masa puncak. Banyak momentum penting bangsa ini yang didokumentasikan dengan baik oleh IPPHOS. Foto-foto itu menjadi sangat bernilai karena memberikan informasi sejarah kepada generasi kemudian. Terlebih foto-foto sezaman koleksi Antara dan BFI telah dimusnahkan menyusul ontran-ontran politik tahun 1965.

Meski demikian bukan berarti foto-foto pascarevolusi koleksi IPPHOS bernilai lebih rendah. Foto-foto periode itu tetap memiliki daya tarik, mengingat banyak peristiwa sejarah yang belum sepenuhnya terungkap. Peristiwa 1965 misalnya. Seperti kita tahu, hingga kini peristiwa pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya yang diikuti oleh pembantaian jutaan simpatisan Partai Komunis Indonesia itu masih berselubung misteri. Dampak politik dan sosialnya pun masih dirasakan hingga kini. Publikasi foto periode pascarevolusi perlu dilakukan. Selain membuka wawasan, foto-foto itu diharapkan menjadi sumber penelitian baru untuk membuka lorong-lorong sejarah yang masih gelap.

Memang, sebagian koleksi IPPHOS pernah dipakai untuk bahan penyusunan buku, salah satunya serial 30 Tahun Indonesia Merdeka: 1945-1960, 30 Tahun Indonesia Merdeka: 1960-1975, dan 40 Tahun Indonesia Merdeka: 1975-1985. Di serial buku terbitan Sekretariat Negara itu, foto IPPHOS bersama foto dari institusi lain, diposisikan sebagai sumber penting. Namun sayang, buku sejarah yang disusun oleh Ginanjar Kartasasmita, A. Prabowo, dan Bambang Kesowo tersebut lebih tampak sebagai alat propaganda rezim. Pemilihan foto disesuaikan kepentingan untuk melegitimasi kekuasaan Orde Baru.

Menyedihkan, ada foto yang tampaknya sengaja diputarbalikkan faktanya, yakni foto tentang Peristiwa Madiun tahun 1948. Dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka: 1945-1960, Ginanjar dan kawan-kawan memajang dua foto pembantaian massal secara berdampingan. Foto pertama berobjek eksekusi mati yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap sekitar tujuh orang tawanan. Para tawanan yang seluruhnya juga laki-laki itu dibantai secara sadis menggunakan bayonet. Tubuh mereka yang terikat tali, bergelimpangan di dalam sebuah lubang galian. Foto kedua berobjek mayat-mayat bergelimpangan di lubang galian dalam keadaan terikat pula. Di bawah kedua foto yang kreditnya ditulis sebagai koleksi IPPHOS itu, penyusun buku mencantumkan keterangan: “Korban-korban keganasan PKI Madiun”.

Namun informasi berbeda saya dapatkan di buku Madiun 1948: PKI Bergerak karya Harry A. Poeze. Foto pertama disebut sebagai koleksi KITLV, sedangkan foto kedua koleksi IPPHOS. Namun menurut Poeze, dua foto pembantaian massal itu merupakan peristiwa berbeda. Memang benar foto kedua merupakan korban keganasan PKI, dan Poeze mencantumkan keterangan gambar: “Tentang kekejaman PKI tidak banyak foto ditemukan. Foto di atas sering diterbitkan ulang.” Adapun foto pertama ternyata justru sebaliknya, yakni pembantaian anggota PKI di Magetan. Selain foto pertama itu, Poeze memasang 10 foto lain yang merupakan satu rangkaian peristiwa, mulai dari pemeriksaan dengan todongan senjata, pemindahan tawanan, penggalian lubang kuburan massal, hingga eksekusi menggunakan bayonet yang disaksikan oleh masyarakat umum.

Ihwal penyelewengan fakta dalam foto koleksi IPPHOS, dalam hal ini karya Frans Mendur juga dilakukan langsung oleh Soeharto. Itulah foto penjemputan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang baru pulang dari medan gerilya oleh Letkol Soeharto. Pada saat Soeharto berkuasa, dia mencetak foto itu dalam ukuran besar dan dipajang di ruang kerjanya di Binagraha. Namun berbeda dari karya Frans Mendur asli, Soeharto menghilangkan sosok Sjafruddin Prawiranegara yang terdapat di bagian kiri foto. Apa pasal? Soeharto rupanya tak menyukai mantan Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia itu karena pernah mengingatkan untuk tak terlalu terpukau oleh modal asing.

Nasib IPPHOS, seperti diungkap Oscar Motuloh dalam catatan penutup buku IPPHOS Remastered, surut memasuki masa Orde Baru. Rezim militeristik yang mengusung semangat desoekarnoisasi itu tak memberi ruang tumbuh bagi karya jurnalistik Mendur dan kawan-kawan. Faktor lain kemunduran itu adalah aktivitas awak IPPHOS, terutama Frans Mendur di Lembaga Kebudayaan Rakyat atau biasa disingkat Lekra. Memang tak begitu banyak sumber yang mengungkap sepak terjang Frans di Lekra.

Selain kesaksian Tien Sumartini Mendur yang dituturkan kepada portalkbr.com, ihwal tuduhan PKI kepada ayahnya, jejak Frans di Lekra disinggung dalam harian Purnama edisi 6 Oktober 1968. Seperti dikutip Ahmad Nashih Luthfi dalam buku Manusia Ulang-alik; Biografi Umar Kayam, Frans seorang tokoh Lekra dan pengurus Persatuan Importir dan Distributor Film Nasional (Pidfin) yang pada musyawarah besar PAPFIAS atau Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat diberi mandat sebagai ketua panitia. Dia dikenal paling gigih menolak kebijakan yang mengaitkan antara impor film dengan kepentingan produksi film nasional.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *